Jaminan Perlindungan dan Upah Pekerja Indonesia

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Jaminan Perlindungan dan Upah Pekerja Indonesia
Jaminan Perlindungan dan Upah Pekerja Indonesia

Sebagai negara hukum, Indonesia mengatur segala sesuatu yang ada dalam kehidupan masyarakat dengan menggunakan hukum dan undang – undang. Tenaga kerja misalnya, setiap tenaga kerja Indonesia mendapatkan jaminan perlindungan atas perlakuan semena – mena oleh perusahaan.

Kondisi pasar tenaga kerja di Indonesia memang terbilang agak sedikit memprihatinkan. Jumlah permintaan dan penawaran tenaga kerja di Indonesia berada dalam kondisi yang tidak seimbang. Angkatan kerja yang tersedia sangat besar sedangkan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja tidak mengalami pertambahan yang signifikan.

Jaminan Perlindungan dan Upah Pekerja Indonesia - Pendidikan
Jaminan Perlindungan dan Upah Pekerja Indonesia – Pendidikan

Tingginya penawaran tenaga kerja di Indonesia membuat daya tawar tenaga kerja di Indonesia menjadi rendah. Perusahaan memiliki kendali penuh atas karyawannya. Beberapa perusahaan bahkan ada yang semena – mena terhadap karyawannya karena mereka beranggapan bahwa tenaga kerja lebih butuh pada perusahaan. Kalau pun pekerja tidak mau menerima perlakuan perusahaan, masih banyak pekerja lain yang mau mengisi lowongan kerja tersebut.

Nah, agar Anda tidak mendapatkan perlakuan semena – mena seperti di atas, ada baiknya Anda mengetahui dan memahami jaminan perlindungan dan aturan upah pekerja Indonesia yang ditetapkan oleh pemerintah.

Jaminan Perlindungan Tenaga Kerja

Sedikitnya ada tiga jenis jaminan perlindungan yang berlaku untuk setiap buruh dan tenaga kerja yang ada di Indonesia. Ke tiga jaminan perlindungan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pekerjaan yang Tidak Berbahaya

Setiap perusahaan yang beroperasi di Indonesia dilarang mempekerjakan buruh atau pun tenaga kerja perempuan yang sedang hamil di malam hari (sekitar pukul 23.00 – 07.00) jika hal tersebut menurut keterangan dianggap berbahaya untuk kesehatan dan keselamatan janin dan ibu hamil.

Jaminan Perlindungan Tenaga Kerja - Perlindungan Tenaga Kerja
Jaminan Perlindungan Tenaga Kerja – Perlindungan Tenaga Kerja

Secara keseluruhan, aturan khusus mengenai jenis ancaman yang membahayakan kehamilan memang tidak ada. Namun begitu, perusahaan tetap diwajibkan untuk menjamin kesehatan dan keselamatan setiap buruh dan tenaga kerja yang mereka miliki.

2. Jaminan Perlindungan Pekerjaan

Berdasarkan Undang – Undang No. 13 tahun 2003 pasal 1 dan 153 diterangkan bahwa perusahaan dilarang melakukan pemecatan pada pekerja ataupun buruh yang tidak dapat bekerja karena sedang dalam posisi hamil, melahirkan, keguguran, menyusui, ataupun karena alasan – alasan lain yang terkait dengan jenis kelamin dan status perkawinan.

Aturan perundang – undangan juga menerangkan bahwa aktivitas pemecatan tenaga kerja yang dilakukan karena alasan tersebut dianggap tidak sah. Bila pemecatan sudah terlanjur dilakukan, maka pemecatan tersebut dianggap batal, dan demi hukum, perusahaan wajib mengembalikan tenaga kerja atau buruh yang sudah mereka pecat tersebut ke pekerjaannya seperti sedia kala.

3. Hak untuk Kembali ke Posisi yang Sama

Jaminan perlindungan mengenai posisi yang sama untuk pekerja atau buruh wanita yang mendapat cuti melahirkan memang tidak diatur secara khusus dalam undang – undang. Namun begitu, dalam undang – undang disebutkan bahwa pekerja atau buruh wanita yang sedang cuti melahirkan tidak boleh dipecat. Artinya, begitu masa cuti melahirkannya berakhir, ia dapat kembali ke pekerjaannya seperti sedia kala.

Jaminan Upah Tenaga Kerja Indonesia

Untuk melindungi tenaga kerja dari upah yang tidak layak, pemerintah telah membuat standar Upah Minimum Propinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten / Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral (UMSP/UMSK).

Jaminan Upah Tenaga Kerja Indonesia - Jaminan Perlindungan
Jaminan Upah Tenaga Kerja Indonesia – Jaminan Perlindungan

Setiap perusahaan yang beroperasi di suatu wilayah tertentu wajib mengikuti aturan UMP dan atau UMK yang berlaku. Bila perusahaan tidak mampu membayar upah karyawan mengikuti standar yang berlaku, perusahaan diwajibkan membuat laporan penangguhan ke pemerintah daerah melalui dinas ketenagakerjaan yang ada di daerah tersebut.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.