Kenaikan Upah Minimum Propinsi Tahun 2017 di Indonesia

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Kenaikan Upah Minimum Propinsi Tahun 2017 di Indonesia
Kenaikan Upah Minimum Propinsi Tahun 2017 di Indonesia

Setiap tahun Pemerintah Republik Indonesia selalu melakukan peningkatan standar upah minimum. Hal ini sengaja dilakukan untuk mengimbangi angka inflasi yang terjadi di sepanjang tahun kerja sebelumnya. Harapannya, dengan peningkatan standar upah minimum ini. Buruh dan pekerja di Indonesia tetap dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka tanpa mengalami kesulitan yang berarti.

Di Tahun 2017 sendiri, kenaikan upah minimum propinsi tahun 2017 ditetapkan Pemerintah Pusat sebesar 8,25 persen. Penetapan ini dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 78/2015 tentang Pengupahan dimana besaran kenaikan upah ditentukan dengan formula angka inflasi ditambah dengan angka pertumbuhan ekonomi nasional (menggunakan data PDP yang diambil dari Badan Pusat Statistik).

Menurut data dari Badan Pusat Statistik

Menurut data dari Badan Pusat Statistik sendiri, di Tahun 2016 besaran angka inflasi nasional berada di kisaran 3,07 persen dan angka pertumbuhan ekonomi nasional berada di angka 5,18 persen. Berangkat dari data tersebut. Pemerintah pusat langsung menetapkan besaran kenaikan upah minimum nasional sebesar 8,25 persen (penjumlahan dari 3,07 persen dan 5,18 persen).

Meskipun besaran kenaikan upah minimum propinsi tahun 2017 ditetapkan sebesar 8,25 persen, dalam prakteknya ada banyak propinsi yang menetapkan besaran kenaikan upah lebih besar dari angka tersebut. Provinsi Nusa Tenggara Barat misalnya, propinsi ini menetapkan besaran kenaikan upah sebesar 10 persen, atau sekitar 1,75 persen lebih besar dari persentase kenaikan upah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Kenaikan Upah Minimum Propinsi Tahun 2017 di Indonesia - Ilustrasi
Kenaikan Upah Minimum Propinsi Tahun 2017 di Indonesia – Ilustrasi

Di lain sisi, di Tahun 2017 beberapa propinsi yang sebelumnya tidak menetapkan UMP sama sekali akhirnya juga turut menetapkan UMP untuk pertama kali. Beberapa propinsi tersebut adalah Propinsi Jawa Tengah, Propinsi Yogyakarta, dan Propinsi Jawa Timur.

Setelah mengalami peningkatan, di Tahun 2017 angka upah minimum provinsi terbesar berada di Provinsi DKI Jakarta, yaitu sebesar Rp. 3.355.750,-, sedangkan angka upah minimum propinsi tahun 2017 terendah berada di Provinsi Yogyakarta, yaitu sebesar Rp. 1.337.645,-.

Pemerintah Pusat sendiri melalui Kementerian Ketenagakerjaan pada dasarnya membebaskan pemerintah provinsi untuk menetapkan besaran kenaikan Upan Minimum Provinsi mereka sendiri. Dalam hal ini, meskipun Pemerintah Pusat sudah menentukan besaran kenaikan standar upah minimum propinsi Tahun 2017 sebesar 8,25 persen. Namun pemerintah provinsi tidak diharuskan untuk mengikuti angka tersebut.

Pasalnya, perhitungan kenaikan upah yang dibuat oleh pemerintah pusat dibuat dengan mengacu pada data inflasi dan data pertumbuhan ekonomi nasional yang dihitung dengan merata – ratakan data inflasi dari seluruh daerah. Maka dari itu, jika data tersebut langsung diaplikasikan begitu saja di lingkungan propinsi. Maka potensi terjadinya kesenjangan akan meningkat (mengingat besaran nilai inflasi dan pertumbuhan ekonomi di tiap – tiap daerah cenderung berbeda – beda).

Kenaikan Upah Minimum Propinsi Tahun 2017

Di lain sisi, beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Seperti provinsi Kalsel, NTT, Papua, dan juga Aceh juga masih belum memenuhi standar hidup layak nasional. Oleh karenanya, ke empat provinsi tersebut juga tidak menggunakan standar peningkatan besaran upah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, yaitu sebesar 8,25 persen.

Kenaikan Upah Minimum Propinsi Tahun 2017 di Indonesia - Tiap Provinsi
Kenaikan Upah Minimum Propinsi Tahun 2017 di Indonesia – Tiap Provinsi

Sejalan dengan pemerintah pusat yang membebaskan penentuan upah minimum provinsi tahun 2017 kepada pemerintah propinsi. Mayoritas pemerintah propinsi juga membebaskan pemerintah kabupaten kota yang ada di wilayah mereka untuk menetapkan besaran upah minimum kabupaten / kota mereka sendiri. Hanya saja, mayoritas pemerintah propinsi biasanya mensyaratkan pemerintah kabupaten kota untuk menggunakan ambang batas bawah UMP 2017. Artinya, pemerintah kabupaten kota tidak boleh menetapkan standar UMK 2017 di bawah besaran upah minimum provinsi tahun 2017.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.