Panduan bagi Pekerja Mengenai UU Ketenagakerjaan di Indonesia

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Panduan bagi pekerja mengenai UU Ketenagakerjaan di Indonesia terkadang tidak disampaikan dengan jelas oleh perusahaan. Di lain sisi, perusahaan memang tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan hal tersebut ke tenaga kerja. Bila tenaga kerja ingin mengetahui hal tersebut, ia harus mencarinya sendiri, entah itu di lembaga serikat buruh atau pun di tempat lainnya.

Panduan bagi Pekerja Mengenai UU Ketenagakerjaan di Indonesia
Panduan bagi Pekerja Mengenai UU Ketenagakerjaan di Indonesia

Lantas, apa saja sih sebenarnya hal – hal yang perlu diperhatikan oleh buruh terkait dengan Undang – Undang Ketenagakerjaan di Indonesia?

Panduan Bagi Pekerja Mengenai UU Ketenagakerjaan

Ada beberapa aspek penting yang mutlak diketahui oleh setiap tenaga kerja yang bekerja di Indonesia, yaitu:

1. Standar Upah

Perusahaan wajib memberikan upah pada tenaga kerja sesuai dengan standar Upah Minimum Provinsi atau pun Upah Minimum Kota yang berlaku di daerah operasional perusahaan. Bila perusahaan membayar upah lebih rendah dari UMP atau UMK yang berlaku, buruh berhak mengajukan gugatan.

Selain mendapat upah, buruh juga berhak mendapatkan beberapa kompensasi lainnya, seperti upah lembur, hak cuti, THR, uang pesangon, dan berbagai macam kompensasi lainnya.

2. Jam Kerja

Dalam seminggu, perusahaan hanya boleh mempekerjakan buruh dengan waktu kerja maksimal selama 40 jam. Bila perusahaan mempekerjakan buruh melebihi waktu kerja tersebut, maka perusahaan diwajibkan untuk membayar kompensasi tambahan berupa uang lembur.

Upah Minimum meningkat, Bagaimana dengan Upah Tukang Bangunan?
Upah Minimum meningkat, Bagaimana dengan Upah Tukang Bangunan?

Pembagian waktu kerja maksimal selama 40 jam per minggu dapat dilakukan menjadi dua ketentuan, yaitu 7 jam kerja dalam sehari dan 6 hari dalam seminggu atau 8 jam kerja dalam sehari dan 5 hari dalam seminggu.

3. Cuti dan Sakit

Dalam satu tahun, buruh berhak mendapatkan cuti sekurang – kurangnya selama 12 hari. Hak cuti tersebut dapat berubah mengikuti perjanjian kontrak kerja yang berlaku antara buruh dan manajemen perusahaan.

Bila karyawan tidak dapat bekerja karena sakit, perusahaan diwajibkan untuk membayar gaji buruh. Syaratnya, bila sakit yang diderita lebih dari 2 hari, maka karyawan wajib menyerahkan surat dokter. Bila hal tersebut tidak dilakukan, maka karyawan akan dianggap mangkir dan waktu mangkir tersebut akan dianggap sebagai hari cuti.

Bila sakit yang diderita membutuhkan waktu lama, maka pembayaran upah wajib dilakukan dengan mengikuti aturan berikut:

  • Di 4 bulan pertama, perusahaan wajib membayar gaji sebesar 100 persen dari upah
  • Di 4 bulan kedua, perusahaan wajib membayar gaji sebesar 75 persen dari upah
  • Di 4 bulan ketiga, perusahaan wajib membayar gaji sebesar 50 persen dari upah
  • Dan untuk bulan – bulan selanjutnya, perusahaan wajib membayar gaji sebesar 25 persen dari upah hingga proses Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan (PHK)

4. Pemutusan Hubungan Kerja

Pemutusan Hubungan Kerja tidak boleh dilakukan secara sewenang – wenang. PHK hanya boleh dilakukan atas dasar alasan yang jelas. Sebelum PHK dilakukan, perusahaan juga wajib merundingkan hal tersebut dengan para tenaga kerja atau serikat pekerja yang mewakili tenaga kerja tersebut.

Bila PHK benar – benar dilakukan, perusahaan wajib memberi beberapa kompensasi ke setiap buruh / tenaga kerja yang dikenai PHK. Kompensasi yang wajib diberikan tersebut terdiri dari: uang pesangon, uang penghargaan masa kerja (UPMK), dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima oleh tenaga kerja (seperti uang tunjangan prestasi, uang tunjangan hari raya, dll).

Itulah sedikit bahasan tentang panduan bagi pekerja mengenai UU Ketenagakerjaan di Indonesia yang dapat kami bagikan kepada Anda. Semoga bisa berguna ya!

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.