Peraturan Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Peraturan Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia
Peraturan Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia

Indonesia merupakan negara hukum. Setiap aspek yang berjalan di Indonesia semuanya diatur dan dibatasi oleh undang – undang. Ketenagakerjaan misalnya, segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia kerja harus patuh dan tunduk pada peraturan undang – undang ketenagakerjaan yang berlaku.

Undang – undang utama yang mengatur urusan ketenagakerjaan di Indonesia adalah Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang – undang ini mengatur berbagai macam regulasi ketenagakerjaan di Indonesia, seperti aturan tentang pengupahan, lama jam kerja, status karyawan, cuti, waktu lembur, pemutusan hubungan kerja, dll.

Selain diatur oleh peraturan undang – undang ketenagakerjaan. Regulasi seputar ketenagakerjaan di Indonesia juga diatur dengan beberapa peraturan menteri dan keputusan menteri.

Aturan Pengupahan di Indonesia

Regulasi seputar pengupahan di Indonesia diatur dalam Undang – undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 88 ayat 1. Dalam pasal tersebut pemerintah menekankan bahwa setiap tenaga kerja atau pun buruh berhak mendapatkan penghasilan yang layak dan dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Peraturan Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia
Peraturan Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia

Untuk bisa memenuhi hal tersebut pemerintah meminta setiap perusahaan untuk memberikan kompensasi ke buruh dan tenaga kerja dalam bentuk upah minimum, upah lembur, upah cuti, dan berbagai macam bentuk upah lainnya.

Di pasal 88 ayat 4, pemerintah menetapkan bahwa upah minimum berlandaskan pada standar kebutuhan hidup layak, produktivitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di wilayah operasional perusahaan.

Dalam pasal 90, pemerintah melarang perusahaan untuk membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang ditetapkan oleh perusahaan. Bila perusahaan tidak mampu membayar tenaga kerja dengan standar upah minimum yang berlaku, perusahaan wajib mengajukan penangguhan. Hal ini sesuai dengan KEP.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.

Aturan Tunjangan Hari Raya

Pemberian tunjangan hari raya bagi buruh dan tenaga kerja diatur dalam Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2006. Dalam peraturan menteri tersebut, disebutkan bahwa:

  • THR wajib diberikan pada setiap tenaga kerja yang sudah bekerja selama lebih dari 1 tahun
  • Besaran THR ditetapkan sebesar 1 bulan gaji (boleh gaji pokok atau gaji pokok + tunjangan tetap)
  • Tenaga kerja yang belum memiliki masa kerja satu tahun berhak mendapatkan THR dengan perhitungan besaran THR = (Masa Kerja X Gaji Satu Bulan) / 12
  • THR hanya boleh diberikan dalam bentuk rupiah
  • THR harus diberikan selambat – lambatnya 7 hari atau pun satu minggu sebelum Hari Raya

Aturan Tentang Jam Kerja

Peraturan Undang – undang ketenagakerjaan juga turut mengatur lama jam kerja dalam seminggu. Dalam Undang – undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 7 ayat 1, disebutkan bahwa jam kerja maksimal dalam seminggu adalah 40 jam. Jam kerja maksimal tersebut boleh dibagi menjadi 5 hari kerja dengan masing – masing jam kerja harian selama 8 jam atau dibagi menjadi 6 hari kerja dengan masing – masing jam kerja harian selama 7 jam.

Aturan Tentang Waktu Lembur

Aturan tentang waktu lembur juga diatur dalam undang – undang. Dalam undang – undang disebutkan bahwa perusahaan wajib membayar upah lembur jika mempekerjakan pekerjanya melebihi waktu kerja normal yang telah ditetapkan oleh undang – undang.

Peraturan Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia - Lembur
Peraturan Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia – Lembur

Dalam sehari, waktu lembur maksimal yang diperbolehkan adalah 3 jam, dan dalam seminggu waktu lembur maksimal yang diperbolehkan adalah 14 jam. Jika waktu lembur dilakukan di hari kerja, upah lembur di jam pertama ditetapkan sebesar 1,5 kali upah satu jam, sedangkan jika waktu lembur dilakukan di hari libur, upah lembur pada 8 jam pertama (untuk waktu kerja 5 hari kerja) atau 5 jam pertama (untuk waktu kerja 6 hari kerja) ditetapkan sebesar 2 kali upah sejam. Lembur untuk jam kesembilan (5 hari kerja) atau jam ke enam (6 hari kerja) ditetapkan sebesar 3 kali upah sejam. Selebihnya upah lembur ditetapkan sebesar 4 kali upah sejam.

Informasi ini terkait:

undang undang ketenagakerjaan 2018, peraturan tenaga kerja di papua barat tentang upah dan hari kerja, Peraturan undang undang yang membahas peraturan wajib umr semua perusahaan, undang undang tentang kenaikan umr terbaru
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.